Saatnya Rakyat Mengambil Kembali Panggung

Ada saat ketika sebuah kegelisahan tidak lagi cukup disimpan sebagai percakapan pribadi.

Ia perlu dituliskan.

Bukan karena satu orang.

Bukan karena satu pemerintahan.

Bukan pula karena satu kejadian tertentu.

Tulisan ini lahir dari kegelisahan melihat sebuah kecenderungan yang semakin mudah ditemukan dalam kehidupan publik: 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘣𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨, 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘦𝘬𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴𝘯𝘺𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘳𝘶 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘶𝘩𝘪 𝘸𝘢𝘫𝘢𝘩 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘶𝘢𝘴𝘢.

Kita melihat nama pejabat tampil lebih besar daripada nama programnya. Wajah lebih menonjol daripada hasil kerjanya. Seremoni lebih mudah viral daripada laporan kinerja.

Keberhasilan yang sesungguhnya merupakan hasil kerja ribuan aparatur, profesional, pekerja, dan masyarakat kadang dipersonifikasikan menjadi keberhasilan satu orang.

Pada titik tertentu kita patut bertanya:

𝘈𝘱𝘢𝘬𝘢𝘩 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘤𝘶𝘬𝘶𝘱 𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢, 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘴𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵—𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘵𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘬𝘶𝘢𝘴𝘢𝘢𝘯?

Pertanyaan itu bukan soal suka atau tidak suka kepada seorang tokoh.

Ini soal demokrasi.

Sebab republik bukan perusahaan keluarga.

Negara bukan panggung pribadi.

Anggaran publik bukan anggaran promosi personal.

Simbol kolektif bukan properti seorang pejabat.

Dan kekuasaan demokratis bukan penghargaan atas kebesaran seseorang.

Kekuasaan adalah mandat sementara untuk melayani.

Karena itu mungkin sudah saatnya rakyat melakukan sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat kuat: mengambil kembali panggung itu.

𝐏𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐒𝐞𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚?

Dalam demokrasi, jawaban normatifnya mudah: rakyat.

Tetapi dalam praktiknya, politik modern sering mempunyai gravitasi yang berbeda.

Perhatian publik cenderung bergerak kepada figur.

Siapa berkata apa. Siapa bertemu siapa. Siapa mengenakan apa. Siapa hadir bersama keluarganya. Siapa sedang populer. Siapa sedang marah. Siapa sedang membuat kontroversi.

Sementara persoalan yang sebenarnya menentukan kehidupan jutaan orang—harga pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, perumahan, produktivitas ekonomi, lingkungan—sering kalah menarik.

Ini bukan kebetulan. Politik memang selalu membutuhkan komunikasi.

Dan dalam era digital, komunikasi politik semakin bergantung kepada kemampuan seorang tokoh memenangkan satu sumber daya yang sangat langka: perhatian.

Ketika Politik Terlalu Banyak Berbicara tentang “Saya”

Ilmu komunikasi politik mengenal fenomena 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘴 atau personalisasi politik.

Politik semakin dipusatkan kepada individu, bukan hanya kepada institusi, partai, program, atau gagasan. Politisi menampilkan kehidupan profesionalnya. Sisi emosionalnya. Keluarganya. Kebiasaannya. Hobinya. Kesehariannya.

Semua itu dapat menjadi bagian dari strategi membangun kedekatan dengan masyarakat.

Dan itu tidak selalu buruk.

Pemimpin memang manusia. Masyarakat juga perlu mengenal karakternya. Tetapi persoalan muncul ketika proporsinya berubah, ketika:

• figur mengalahkan institusi,

• citra mengalahkan substansi,

• popularitas mengalahkan kompetensi,

dan akhirnya, loyalitas kepada seorang individu mengalahkan loyalitas kepada kepentingan publik.

Di titik itulah kita dapat berbicara mengenai apa yang secara populer bisa disebut: narsisme politik.

Bukan narsisme sebagai diagnosis psikologis.

Kita tidak sedang mendiagnosis kondisi mental siapa pun.

Yang dimaksud adalah kecenderungan komunikasi kekuasaan yang terlalu memusatkan keberhasilan, simbol, institusi, dan perhatian publik kepada figur pemegang jabatan.

Dan masalah seperti ini:

Tidak mengenal partai.

Tidak mengenal ideologi.

Tidak mengenal generasi.

Kiri dapat melakukannya.

Kanan dapat melakukannya.

Nasionalis dapat melakukannya.

Religius dapat melakukannya.

Teknokrat dapat melakukannya.

Populis dapat melakukannya.

Karena persoalan paling mendasarnya adalah hubungan manusia dengan: kekuasaan, perhatian, dan pengakuan.

Negara Tidak Boleh Mengecil Menjadi Seukuran Seorang Manusia

Presiden akan berganti.

Menteri akan berganti.

Gubernur akan berganti.

Bupati dan wali kota akan berganti.

Anggota parlemen akan berganti.

Tetapi republik harus tetap berdiri.

Karena itu institusi dalam demokrasi harus selalu lebih besar daripada orang yang mendudukinya. Kementerian lebih besar daripada menterinya. Pemerintah daerah lebih besar daripada kepala daerahnya. Parlemen lebih besar daripada anggota-anggotanya.

Dan negara—jauh lebih besar daripada presidennya.

𝐀𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐛𝐞𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚: 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭

Menghormati pemimpin tidak mengharuskan kita memujanya. Mendukung pemerintah tidak berarti kehilangan kemampuan mempertanyakan pemerintah. Mencintai negara tidak berarti harus mencintai orang yang sedang menjalankan negara.

Demokrasi justru menjadi dewasa ketika masyarakat mampu mengatakan:

Saya menghormati jabatan Anda.

Saya menghargai keberhasilan Anda.

Tetapi saya tetap akan mengukur pekerjaan Anda.

Masalahnya, Kita Sendiri Sering Membantu Membangun Panggung Itu. Di sinilah paradoks politik digital muncul.

Bayangkan seorang pejabat membuat konten yang dianggap sangat berlebihan dalam menampilkan dirinya.

Apa yang kemudian kita lakukan?

Kita marah. Lalu kita mengambil tangkapan layar. Membagikannya. Menulis komentar. Membuat meme. Mengirimkannya ke grup WhatsApp. Membicarakannya di X, Instagram, TikTok, Facebook, dan Telegram.

Dalam beberapa jam—jutaan orang melihatnya. Kita merasa sedang melawan pencitraan.

Padahal tanpa sadar: kita sedang membantu mendistribusikannya.

Algoritma tidak selalu mampu membedakan kekaguman dengan kemarahan.

Yang terlihat oleh sistem adalah: 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

Komentar. Bagikan. Tonton. Diskusi.

Semakin besar engagement, semakin besar kemungkinan konten didistribusikan lebih luas.

Maka terciptalah lingkaran yang ironis. Politisi membuat pencitraan. Masyarakat marah terhadap pencitraan. Kemarahan membuat pencitraan menjadi viral. Politisi mendapatkan perhatian lebih besar. Kemudian dibuat pencitraan berikutnya.

Kita masuk lagi.

Dan lagi.

Dan lagi.

Perhatian Rakyat Adalah Sumber Daya Politik.

Karena itulah kita perlu mengenal satu gagasan sederhana: KEDAULATAN PERHATIAN

Kalau kedaulatan politik berarti rakyat menentukan siapa yang memperoleh mandat kekuasaan, maka kedaulatan perhatian berarti: 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘱𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘺𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘢𝘬𝘢𝘱𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬.

Kita dapat menentukan: 𝘪𝘴𝘶 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯, 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪, 𝘬𝘦𝘨𝘢𝘨𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘳𝘪𝘬𝘴𝘢, 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘵𝘶𝘵 𝘥𝘪𝘢𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘤𝘪𝘵𝘳𝘢𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘳𝘢𝘭.

Perhatian publik bukan barang gratis. Ia adalah sumber daya. Dan dalam politik modern—perhatian dapat berubah menjadi kekuasaan.

Karena itu: jangan memberikannya secara otomatis.

Mengambil Kembali Panggung Bukan Berarti Membungkam Siapa Pun. Penting menegaskan hal ini.

Mengambil kembali panggung bukan berarti melarang pejabat berbicara.

Bukan pula berarti melakukan 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘭 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦.

Bukan berarti mempersekusi.

Bukan berarti mengintimidasi.

Bukan berarti mengganggu kehidupan pribadinya.

Dan tentu bukan menyerang keluarganya.

Pejabat tetap mempunyai hak berbicara. Pendukungnya juga mempunyai hak mendukung.

Kritiknya bukan:

“Anda tidak boleh tampil.”

Tetapi:

“Kami sebagai rakyat berhak menentukan apakah penampilan itu layak mendapatkan perhatian kami.”

Itu sangat berbeda. Satu adalah pembungkaman. Yang lain adalah: kedaulatan pilihan.

Maka Kurangi Pencitraan, Perbesar Kinerja

Bayangkan pola percakapan kita berubah. Sebuah konten politik muncul. Sebelum ikut menyebarkannya kita bertanya:

Apakah ini penting untuk kepentingan publik?

Jika jawabannya tidak— lewatkan.

Sebaliknya, mulailah membesarkan pertanyaan seperti:

Berapa lapangan kerja baru tercipta?

Bagaimana harga bahan pokok?

Bagaimana kualitas sekolah?

Bagaimana pelayanan rumah sakit?

Bagaimana transportasi?

Bagaimana kondisi industri?

Bagaimana pemberantasan korupsi?

Berapa anggarannya?

Apa targetnya?

Apa realisasinya?

Apa dampaknya?

Apa yang pernah dijanjikan?

Apa yang sudah dipenuhi?

Apa yang belum?

Dalam satu langkah sederhana, pusat gravitasi politik berubah.

Dari: SIAPA YANG TAMPIL

menjadi: APA YANG DIHASILKAN.

𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚𝐧𝐲𝐚. 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐊𝐞𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚

Ini prinsip yang sangat penting.

Kritik politik kehilangan kekuatan moral ketika berubah menjadi penghinaan personal.

Mengolok fisik. Menghina pasangan. Menyerang anak. Membongkar kehidupan pribadi yang tidak memiliki relevansi terhadap kepentingan publik. Melakukan doxxing. Mengirim ancaman. Atau mengerahkan massa digital untuk mempermalukan seseorang.

Itu bukan demokrasi yang sedang kita bangun. Keluarga pejabat bukan otomatis pejabat. Anak pejabat tidak bertanggung jawab atas keputusan politik orang tuanya. Dan berbeda pilihan politik tidak menghilangkan martabat seseorang.

Karena itu:

JANGAN SERANG MANUSIANYA. AUDIT KEKUASAANNYA.

Tanyakan:

Apa kewenangannya? Apa janjinya? Apa kebijakannya? Apa hasilnya? Berapa anggarannya? Siapa yang mendapatkan manfaat? Apa indikator keberhasilannya?

Pertanyaan seperti ini jauh lebih kuat daripada ribuan hinaan.

Hinaan dapat dibalas dengan emosi. Data harus dijawab dengan data.

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐍𝐨𝐧𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐖𝐚𝐣𝐢𝐛 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐲𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐲𝐚

Dalam kajian gerakan non-kekerasan, 𝘎𝘦𝘯𝘦 𝘚𝘩𝘢𝘳𝘱 mengidentifikasi berbagai bentuk 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐧𝐨𝐧𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

Di antaranya terdapat konsep:

𝘸𝘪𝘵𝘩𝘩𝘰𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘥𝘳𝘢𝘸𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘨𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦 — menahan atau menarik loyalitas,

dan

𝘳𝘦𝘧𝘶𝘴𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 — tidak memberikan dukungan publik.

Gagasan dasarnya menarik.

Kekuasaan tidak hanya berdiri karena seseorang mempunyai jabatan. Ia juga membutuhkan: pengakuan, dukungan, partisipasi, loyalitas, dan penerimaan sosial.

Dalam demokrasi, tentu semuanya harus dilakukan secara damai, konstitusional, dan menghormati hukum.

Tetapi rakyat mempunyai hak mengatakan:

Kami tidak membenci Anda.

Kami tidak akan menghina Anda.

Kami tidak akan mengganggu keluarga Anda.

Tetapi dukungan politik kami bukan milik Anda selamanya.

Dukungan adalah sesuatu yang harus terus diperoleh.

Ada Perbedaan antara Membenci dan Berhenti Mengagumi

Bayangkan seorang politisi terbiasa mendapatkan: tepuk tangan, panggung, viralitas, seremoni, pujian, spanduk, pemberitaan, dan perhatian.

Respons paling kuat belum tentu:

“Kami membenci Anda!”

Kadang jauh lebih kuat ketika masyarakat mengatakan:

“Kami sedang tidak membicarakan Anda.”

“Kami sedang membicarakan persoalan kami.”

Karena pada saat itulah pusat politik berpindah. Dari penguasa—kembali kepada rakyat.

𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩𝐢 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡: 𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧

Mengurangi perhatian terhadap pencitraan bukan berarti membiarkan kekuasaan bekerja tanpa kontrol. Justru sebaliknya…

Jika ada dugaan korupsi: periksa.

Jika ada pelanggaran: laporkan melalui mekanisme hukum.

Jika kebijakan merugikan: kritik.

Jika informasi tidak benar: cek fakta.

Jika janji tidak terpenuhi: catat.

Jika kinerjanya buruk: publikasikan datanya.

Dan jika ia berhasil: akui juga keberhasilannya.

Karena yang kita cari bukan permusuhan. Yang kita cari adalah: AKUNTABILITAS.

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐥 𝐊𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠: 𝐄𝐧𝐚𝐦 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐡

Gagasan ini dapat diringkas menjadi enam langkah sederhana.

1. AMBIL KEMBALI PANGGUNG

Sadari bahwa perhatian masyarakat adalah milik masyarakat.

Tidak semua konten pejabat harus kita bantu menjadi viral. Tidak setiap drama membutuhkan respons. Tidak setiap pencitraan harus mendapatkan panggung kedua dari kita.

2. KURANGI PENCITRAAN — PERBESAR KINERJA

Beralihlah dari: “Saya suka dia.” atau “Saya benci dia.”

menuju: “Apa hasil pekerjaannya?”

Politik harus kembali mengenal:

• indikator,

• target,

• realisasi,

• dampak, dan

• evaluasi.

3. ANGKAT PERSOALAN RAKYAT

Jangan biarkan seluruh agenda politik ditentukan oleh apa yang ingin dibicarakan elite.

Bicarakan: 𝘱𝘦𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢𝘢𝘯, 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯, 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯, 𝘩𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘬𝘦𝘣𝘶𝘵𝘶𝘩𝘢𝘯, 𝘱𝘦𝘳𝘶𝘮𝘢𝘩𝘢𝘯, 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘶𝘳, 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯, 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮, 𝘬𝘰𝘳𝘶𝘱𝘴𝘪, 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪, 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘶𝘵𝘯𝘺𝘢.

Politik seharusnya mengejar masalah rakyat—bukan rakyat terus mengejar drama politik.

4. BANGUN STANDAR KEPEMIMPINAN

Sebelum membicarakan siapa penggantinya, tanyakan dulu: pemimpin seperti apa yang kita butuhkan?

Apa standar integritasnya?

Apa kompetensinya?

Bagaimana rekam jejaknya?

Bagaimana ia mengelola organisasi?

Bagaimana kualitas timnya?

Bagaimana sikapnya terhadap kritik?

Bagaimana keputusan-keputusannya?

Apa gagasannya?

Bagaimana keberpihakannya kepada kepentingan publik?

Ini penting. Karena tanpa standar, masyarakat hanya berpindah dari satu idola ke idola berikutnya.

𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐬 𝐋𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐬 𝐁𝐚𝐫𝐮

Inilah bahaya terbesar setelah rakyat kecewa kepada seorang pemimpin.

Kita menemukan figur baru. Kemudian jatuh cinta. Kemudian semua standar dilonggarkan. Kesalahannya dimaklumi. Kritiknya dianggap serangan. Pendukungnya mulai mengatakan:

“Pokoknya dia.”

Siklus dimulai lagi. Karena itu: JANGAN MENCARI MESIAS POLITIK.

Cari pemimpin. Dan pemimpin harus tetap bisa: ditanya, diuji, dikritik, dibandingkan,

dan— jika kelak mengecewakan—diganti.

Demokrasi yang sehat bukan tentang menemukan manusia sempurna. Ia adalah sistem yang memungkinkan kita: 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘩, 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪, 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘴𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘮𝘢𝘪.

5. UJI DAN ANGKAT ALTERNATIF

Setelah standar jelas, barulah alternatif kepemimpinan diperkenalkan.

Jangan hanya bertanya: “Siapa yang paling populer?”

Tanyakan:

Siapa yang memenuhi standar? Siapa yang mempunyai kapasitas? Siapa yang mempunyai rekam jejak? Siapa yang menawarkan solusi? Siapa yang berani diuji?

Kemudian berikan ruang kepada: gagasannya, programnya, rekam jejaknya, dan kemampuannya.

Bukan hanya wajahnya.

6. INGAT SAAT MEMILIH

Semua proses tadi tidak berarti banyak jika masyarakat mempunyai ingatan politik yang pendek.

Hari ini kecewa. Tahun depan lupa. Kemudian menjelang pemilu datang: iklan, seremoni, slogan, konten, dan pencitraan baru. Kita mulai lagi dari nol. Karena itu masyarakat membutuhkan kebiasaan sederhana: 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵 𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪. 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘫𝘢𝘬𝘢𝘯. 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢𝘯. 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘨𝘢𝘨𝘢𝘭𝘢𝘯. 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧.

Dan ketika pemilu tiba— ingat.

𝐄𝐱𝐢𝐭, 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐲

Albert O. Hirschman, dalam karya klasik Exit, Voice, and Loyalty, menjelaskan bagaimana orang merespons penurunan kualitas sebuah organisasi.

Ada voice: menyuarakan ketidakpuasan dan mencoba memperbaikinya.

Ada exit: memilih alternatif.

Dan ada loyalty yang memengaruhi hubungan di antara keduanya.

Dalam demokrasi, kita mempunyai keduanya.

Gunakan VOICE: kritik. bertanya. mengawasi. menuntut transparansi. menulis. berorganisasi. menggunakan pers. menggunakan mekanisme hukum.

Tetapi jika setelah evaluasi masyarakat menyimpulkan seorang pemimpin tidak lagi layak memperoleh mandat berikutnya—

gunakan EXIT politik. Bukan keluar dari demokrasi.

Justru: pindahkan dukungan melalui demokrasi.

𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐮𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐮 𝐝𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚𝐤 𝐒𝐮𝐚𝐫𝐚

Pada akhirnya, semua pembicaraan mengenai: pencitraan, kinerja, janji, alternatif, dan dukungan.

bertemu pada satu mekanisme formal: PEMILU.

Pemilu adalah salah satu cara masyarakat memberikan penghargaan politik kepada pemimpin yang dinilai berhasil—atau memberikan sanksi kepada yang dinilai gagal.

Tetapi mekanisme ini hanya bekerja kuat jika masyarakat menghubungkan:

informasi → evaluasi → ingatan → keputusan.

Jika bagian tengahnya hilang, pencitraan akan selalu mempunyai peluang mengalahkan kinerja.

𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧

Mungkin hukuman politik paling kuat kepada pejabat yang terlalu sibuk membangun citra bukanlah kebencian. Bukan hinaan. Bukan perundungan. Bukan ancaman. Bukan pula menyerang keluarganya.

Hukuman politik yang paling elegan terjadi ketika suatu hari seorang pejabat menyadari:

• Masyarakat tidak lagi terpesona oleh wajahnya.

• Tidak lagi terpancing oleh setiap dramanya.

• Tidak lagi menganggap setiap perkataannya sebagai pusat kehidupan politik.

Masyarakat sedang sibuk membicarakan: sekolah anaknya, pekerjaan, harga kebutuhan, pelayanan kesehatan, transportasi, keamanan, ekonomi, lingkungan, dan—siapa yang paling mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kemudian datang hari pemilihan. Tanpa kebencian. Tanpa intimidasi. Tanpa dendam. Rakyat datang. Masuk ke bilik suara. Dan dengan sangat tenang mengatakan:

“Terima kasih. Mandat berikutnya kami berikan kepada orang lain.”

Itulah salah satu keindahan demokrasi. Kekuasaan dapat berpindah—tanpa satu pukulan pun.

𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐧𝐜𝐢 𝐌𝐚𝐬𝐚 𝐋𝐚𝐥𝐮

Ini juga penting.

Setelah kecewa kepada seorang pemimpin, masyarakat dapat menghabiskan bertahun-tahun membencinya. Namanya terus disebut. Fotonya terus dibagikan. Setiap tindakannya terus dibicarakan. Tanpa disadari—dia tetap menjadi pusat kehidupan politik kita. Padahal energi publik terlalu berharga untuk dihabiskan seperti itu.

Gunakan untuk:

membangun standar kepemimpinan,

mendidik pemilih,

mengawasi anggaran,

memperkuat masyarakat sipil,

mendorong transparansi,

melahirkan calon pemimpin baru,

dan membangun institusi yang lebih kuat.

Karena masa depan tidak dibangun dengan terus menatap orang yang ingin kita tinggalkan.

Masa depan dibangun dengan menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk menggantikannya.

Republik Tidak Membutuhkan Tokoh yang Lebih Besar daripada Republik

Kita boleh mempunyai pemimpin besar. Sejarah memang melahirkan mereka. Kita boleh menghormati jasanya. Mengagumi keberaniannya. Mengingat pencapaiannya.

Tetapi seorang negarawan besar memahami satu fakta sederhana: dirinya sementara.

Negara jauh lebih lama. Jabatan selesai. Foto diturunkan. Spanduk dilepas. Nama seseorang suatu hari tidak lagi memenuhi berita.

Tetapi institusi yang ia bangun—atau yang ia rusak—dapat bertahan puluhan tahun setelah dirinya pergi. Maka mungkin ukuran kebesaran seorang pemimpin bukanlah: seberapa banyak wajahnya terlihat ketika ia berkuasa,

tetapi:

seberapa baik negara tetap bekerja ketika wajahnya tidak lagi ada di sana.

Jadi, Saatnya Rakyat Mengambil Kembali Panggung.

Bukan melalui kekerasan. Bukan dengan perundungan. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan pembungkaman. Tetapi dengan kedewasaan demokratis.

AMBIL KEMBALI PANGGUNG.

Sadari bahwa perhatian kita berharga.

KURANGI PENCITRAAN. PERBESAR KINERJA.

Nilai kekuasaan berdasarkan hasilnya.

ANGKAT PERSOALAN RAKYAT.

Kembalikan masalah nyata masyarakat ke pusat politik.

BANGUN STANDAR KEPEMIMPINAN.

Jangan lagi memilih hanya berdasarkan pesona.

UJI ALTERNATIF.

Jangan mengganti kultus lama dengan kultus baru.

INGAT SAAT MEMILIH.

Terjemahkan penilaian menjadi konsekuensi politik.Karena pada akhirnya kedaulatan rakyat tidak hanya berarti rakyat boleh datang ke TPS lima tahun sekali.

Kedaulatan juga berarti rakyat mempunyai hak menentukan:

• apa yang layak mendapatkan perhatian mereka.

• siapa yang layak mendapatkan kepercayaan mereka.

dan

siapa yang pantas mendapatkan mandat berikutnya.

𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐩 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐃𝐢𝐛𝐚𝐰𝐚 𝐏𝐮𝐥𝐚𝐧𝐠

Ruang publik terlalu berharga untuk terus berputar mengelilingi seorang pejabat. Ambil kembali perhatian itu. Gunakan untuk membicarakan persoalan rakyat, mengukur kinerja, membangun standar kepemimpinan, dan mencari alternatif yang lebih baik.

Hormati manusianya. Awasi kekuasaannya. Nilai pekerjaannya. Jangan kultuskan individunya. Siapkan alternatifnya.Dan ketika waktunya tiba— biarkan rakyat menentukan siapa yang pantas memperoleh panggung berikutnya.

Karena pejabat bukan pemilik rakyat. Pejabat bukan pemilik negara. Pejabat bahkan bukan pemilik jabatannya sendiri.

Ia hanya sedang dititipi.

Dan setiap titipan—suatu hari harus dipertanggungjawabkan.

Referensi Pemikiran

Gene Sharp — The Politics of Nonviolent Action. Kerangka political noncooperation, termasuk konsep withholding or withdrawal of allegiance dan refusal of public support.

Albert O. Hirschman — Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States (1970).

Scott Ashworth — “Electoral Accountability: Recent Theoretical and Empirical Work,” Annual Review of Political Science.

Fabrizio Gilardi, Theresa Gessler, Maël Kubli & Stefan Müller — “Social Media and Political Agenda Setting,” Political Communication.

Literatur mengenai political personalization dan self-personalization in political communication juga menjadi landasan untuk memahami mengapa politik modern semakin mudah bergeser dari institusi, program, dan kebijakan menuju figur serta kehidupan personal politisi.

Catatan: Istilah “narsisme politik” dalam tulisan ini digunakan sebagai istilah populer untuk menggambarkan personalisasi kekuasaan dan komunikasi politik yang berlebihan, bukan diagnosis klinis terhadap individu tertentu. Tulisan ini mendorong akuntabilitas demokratis yang damai, legal, nonpartisan, serta menolak intimidasi, perundungan, serangan personal, dan gangguan terhadap keluarga pejabat.